Jakarta, CNN Indonesia —
Kementerian Perdagangan (Kemendag) menargetkan utang selisih harga atau rafaksi minyak goreng kepada peritel akan dibayar Mei mendatang.
“Iya, mudah-mudahan Mei selesai. Mudah-mudahan, ya,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim di kantor Kemendag, dikutip Antara, Rabu (25/4).
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey meminta pemerintah membayar utang rafaksi minyak goreng sebesar Rp484 miliar sebelum Prabowo-Gibran dilantik Oktober mendatang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Kita berharap segera konkret saja. Dan tentu berharap juga tidak sampai kepada pergantian pemerintahan. Karena ini mumpung masih masa transisi,” katanya.
Roy mengatakan utang rafaksi sebaiknya segera dibayar karena sudah ditunggak selama dua tahun. Selain itu, utang rafaksi bisa menjadi preseden yang tidak bagus bagi investor karena mereka akan melihat kepastian hukum di Indonesia tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan.
Roy juga mengatakan jika nanti pemerintah membayar utang rafaksi tetapi jumlahnya berbeda dari yang diklaim peritel, maka perlu dilakukan dialog. Hingga saat ini katanya belum ada dialog antara peritel dan pemerintah terkait perbedaan jumlah utang.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utang rafaksi ke pemerintah. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.
“Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng,” kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).
Ia pun menekankan kepada para pejabat lain agar hal serupa tak terjadi lagi di kemudian hari. Terlebih, tunggakan utang kepada peritel itu sudah terjadi selama dua tahun.
Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.
“Jadi rakyat kira, ‘pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar’. Jadi rapat kita ini klarifikasi,” imbuh Luhut.
(fby/pta)
sawisegar